Andalalin dalam Perspektif UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) adalah salah satu instrumen penting dalam perencanaan tata ruang dan pengendalian lalu lintas. Dalam konteks Andalalin dalam Perspektif UU, keberadaannya memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia, salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meski istilahnya terdengar teknis, Andalalin sangat berkaitan erat dengan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Apa Itu Andalalin?

Secara umum, Andalalin adalah kajian yang dilakukan untuk menilai dampak lalu lintas dari suatu rencana pembangunan, seperti pusat perbelanjaan, perumahan, kawasan industri, dan fasilitas umum lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa proyek pembangunan tidak menimbulkan kemacetan, kecelakaan, atau gangguan lain terhadap sistem lalu lintas yang ada.

Landasan Hukum Andalalin

Dalam Pasal 99 UU No. 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

“Setiap pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan/atau infrastruktur yang menimbulkan arus lalu lintas harus dilakukan analisis dampak lalu lintas.”

Pasal ini menegaskan bahwa Andalalin merupakan kewajiban hukum bagi setiap pengembang atau pihak yang melakukan pembangunan berskala besar. Ketentuan ini diperkuat dengan peraturan turunannya, seperti:

• Peraturan Menteri Perhubungan No. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
• PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Mengapa Penting?

Pelanggaran terhadap kewajiban Andalalin dapat berdampak serius, baik secara hukum maupun teknis. Tanpa Andalalin, pembangunan berisiko menimbulkan:

• Kemacetan parah
• Ketidakseimbangan antara kapasitas jalan dan volume kendaraan
• Konflik lalu lintas yang meningkatkan angka kecelakaan

Di sisi lain, proyek yang dilengkapi Andalalin cenderung lebih terintegrasi dengan sistem transportasi, lebih ramah lingkungan, dan berpotensi memiliki nilai investasi yang lebih tinggi karena keberlanjutannya dijamin secara teknis dan legal.

Tantangan dan Penegakan

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan Andalalin adalah masih lemahnya penegakan hukum. Beberapa proyek besar seringkali dibangun tanpa melalui kajian Andalalin yang memadai. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha sangat diperlukan.

Penutup

UU No. 22 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pentingnya Andalalin. Kini, tugas semua pihak baik pemerintah, pengembang, maupun masyarakat adalah untuk memastikan implementasinya berjalan secara konsisten, demi lalu lintas yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

DNA MITRA TEKNIK