Studi Kasus: Kegagalan Proyek Akibat Tidak Ada Andalalin

Pendahuluan

Dalam perencanaan pembangunan kawasan, pusat kegiatan, atau infrastruktur, Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) merupakan dokumen yang sangat krusial. Fungsi utamanya adalah untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan pembangunan akan mempengaruhi kinerja sistem transportasi di sekitarnya. Namun, masih banyak proyek yang mengabaikan Andalalin, baik karena ketidaktahuan, keinginan mempercepat proses pembangunan, maupun karena lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Dampak buruk tanpa Andalalin tidak hanya muncul dalam bentuk kemacetan, tetapi juga dapat menimbulkan masalah sosial, ekonomi, hingga gangguan terhadap keberlanjutan sistem kota.

Artikel ini mengangkat sebuah studi kasus kegagalan proyek akibat absennya dokumen Andalalin. Studi ini tidak hanya menyoroti dampak teknis terhadap lalu lintas, tetapi juga dampak sosial, ekonomi, dan kebijakan yang menyertainya.

Latar Belakang Kasus

Pada tahun 2021, sebuah pengembang swasta membangun pusat perbelanjaan modern di kawasan padat penduduk di pinggiran kota metropolitan. Proyek ini berdiri di atas lahan seluas ±2 hektar dan terletak di pertemuan dua ruas jalan kolektor. Sayangnya, pembangunan dilakukan tanpa penyusunan dokumen Andalalin yang memadai, dan pengembang hanya melampirkan kajian lalu lintas internal yang tidak diverifikasi oleh dinas perhubungan setempat.

Permasalahan yang Timbul

Setelah operasional dimulai, sejumlah permasalahan segera muncul, antara lain:

1. Kemacetan Kronis
   • Volume lalu lintas di sekitar kawasan meningkat drastis, melampaui kapasitas jalan eksisting.
   • Titik-titik simpang menjadi bottleneck karena tidak ada perbaikan geometri atau rekayasa lalu lintas.
2. Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat
   • Terjadi lonjakan angka kecelakaan minor dan mayor akibat konflik kendaraan keluar-masuk kawasan yang tidak terkelola secara sistematis.
   • Tidak ada median cut yang dirancang atau pengaturan right-turn lane yang aman.
3. Gangguan Terhadap Lingkungan Permukiman
   • Warga sekitar mulai mengeluhkan suara bising, polusi udara, dan akses kendaraan besar yang mengganggu ketertiban lingkungan.
4. Ketidaksiapan Sarana Transportasi
   • Tidak ada fasilitas parkir kendaraan umum, shelter, atau jalur pedestrian yang memadai.
   • Akibatnya, pejalan kaki dan pengguna kendaraan umum kesulitan mengakses lokasi secara aman.

Evaluasi Teknis

Dalam simulasi lalu lintas yang dilakukan secara independen oleh lembaga transportasi lokal, diperoleh hasil bahwa tingkat pelayanan (Level of Service/LOS) ruas jalan sekitar turun dari kategori C (sedang) menjadi kategori E (padat/kritis) dalam waktu kurang dari 3 bulan setelah pusat perbelanjaan dibuka.

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah mengambil langkah peninjauan terhadap izin operasional, bahkan mengancam pencabutan izin usaha sementara jika perbaikan tidak dilakukan.

Aspek Hukum dan Regulasi

Mengacu pada Permenhub No. 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, setiap pembangunan kawasan dengan luas tertentu, kapasitas parkir, atau daya tarik aktivitas yang signifikan wajib menyusun Andalalin dan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi berwenang. Dalam kasus ini, pelanggaran terjadi karena:

• Tidak dilakukan pelibatan dinas perhubungan sejak awal perencanaan.
• Tidak ada dokumen Andalalin yang disahkan.
• Proses perizinan tidak transparan dan luput dari verifikasi teknis.

Implikasi Kebijakan dan Pelajaran

Studi kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan menyusun Andalalin bukan hanya menyebabkan kemacetan, tetapi juga:

• Menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar
• Mengganggu kelancaran distribusi ekonomi lokal
• Merusak citra pengembang di mata publik
• Membebani pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi darurat

Pelajaran penting dari kasus ini adalah perlunya sinergi antara pengembang, pemerintah, dan konsultan perencana dalam menyusun dokumen Andalalin secara serius dan profesional sejak awal. Tidak cukup hanya mengikuti prosedur administratif; harus ada pemahaman substansial bahwa Andalalin adalah bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

Penutup

Andalalin bukan sekadar dokumen pelengkap izin. Ia adalah alat perencanaan strategis yang menghubungkan antara pembangunan fisik dan sistem mobilitas. Tanpa Andalalin yang valid, proyek pembangunan berpotensi menciptakan disfungsi lalu lintas, penurunan kualitas tata kota, hingga berujung pada kegagalan proyek secara menyeluruh. Dampak buruk tanpa Andalalin harus menjadi perhatian utama seluruh pemangku kepentingan agar mereka menjadikan dokumen ini sebagai komponen utama, bukan sekadar formalitas, dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

DNA MITRA TEKNIK