Pendahuluan

Evaluasi Implementasi Andalalin menjadi hal krusial dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak menimbulkan kemacetan atau gangguan lalu lintas yang signifikan. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) sendiri adalah instrumen penting yang secara regulasi sudah cukup lengkap, baik dalam Peraturan Menteri Perhubungan maupun peraturan daerah. Namun, dalam praktiknya, implementasi Andalalin sering kali menghadapi berbagai tantangan yang mengurangi efektivitasnya.

Regulasi yang Mengatur Andalalin

Secara umum, pelaksanaan Andalalin diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Regulasi ini mewajibkan setiap pembangunan fasilitas yang berdampak terhadap lalu lintas seperti pusat perbelanjaan, perumahan, rumah sakit, atau gedung perkantoran untuk melakukan studi Andalalin sebelum mendapatkan izin pembangunan.

Selain itu, pemerintah daerah biasanya memiliki peraturan tambahan yang mengatur teknis pelaksanaan, penilaian, hingga rekomendasi yang harus dipenuhi oleh pengembang.

Realita di Lapangan: Tantangan dan Permasalahan

Meskipun regulasinya jelas, implementasi Andalalin sering menghadapi beberapa kendala berikut:

1. Dokumen Andalalin hanya menjadi formalitas.
   Dalam banyak kasus, dokumen Andalalin disusun sekadar untuk memenuhi persyaratan perizinan, bukan sebagai panduan teknis untuk pengelolaan dampak lalu lintas secara serius.
2. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.
   Setelah izin diberikan, banyak proyek yang tidak melaksanakan rekomendasi Andalalin secara utuh. Sayangnya, tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas atau kemauan untuk menindak pelanggaran ini.
3. Kualitas studi Andalalin yang bervariasi.
   Tidak semua konsultan memiliki kompetensi yang sama. Ada studi Andalalin yang dibuat dengan data minim dan simulasi yang tidak akurat, sehingga hasilnya kurang dapat diandalkan.
4. Kurangnya koordinasi lintas sektor.
   Proses evaluasi Andalalin seringkali hanya melibatkan dinas perhubungan, tanpa koordinasi menyeluruh dengan instansi terkait seperti Bappeda, Dinas PU, atau Dinas Lingkungan Hidup.
5. Tidak sinkron dengan rencana tata ruang dan transportasi jangka panjang.
   Beberapa proyek yang mendapat rekomendasi Andalalin ternyata tidak sejalan dengan rencana induk transportasi kota, sehingga menimbulkan konflik kepentingan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

Upaya Perbaikan yang Dibutuhkan

Agar Andalalin benar-benar berfungsi sebagai alat pengendali dampak lalu lintas, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain:

• Meningkatkan kapasitas institusi penilai Andalalin, termasuk pelatihan teknis dan penguatan SDM.
• Mewajibkan pelaporan pasca-pelaksanaan proyek untuk memastikan rekomendasi Andalalin telah diterapkan.
• Menerapkan sanksi tegas bagi proyek yang tidak melaksanakan hasil studi Andalalin.
• Membangun sistem digital Andalalin yang terintegrasi dan transparan untuk memudahkan pengawasan dan pelaporan.
• Mengaitkan Andalalin dengan rencana transportasi dan tata ruang kota secara menyeluruh.

Penutup

Evaluasi Implementasi Andalalin bukan sekadar meninjau dokumen, tetapi memastikan bahwa hasil kajian benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan proyek. Andalalin adalah alat penting dalam menjaga keteraturan lalu lintas dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Namun tanpa implementasi yang disiplin, Andalalin hanya akan menjadi dokumen formalitas. Diperlukan komitmen serius dari semua pihak pemerintah, pengembang, dan masyarakat agar regulasi yang ada tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak di lapangan.

DNA MITRA TEKNIK